katamerdeka.com – Tragedi keracunan massal yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 3 Wates, Kulon Progo, akhir Juli lalu, menyisakan luka mendalam. Di balik angka puluhan siswa yang terserang diare, tersimpan kisah memilukan dari salah satu korban yang harus menjalani perawatan di rumah sakit tanpa jaminan kesehatan apa pun. Keluarga siswa tersebut tidak memiliki BPJS maupun asuransi, membuat kondisi semakin sulit.

Kepala sekolah berinisial RW angkat bicara mengenai tanggung jawab yang simpang siur usai insiden tersebut. Ia mengaku telah menghubungi pihak dapur penyedia makanan MBG untuk meminta kepastian bantuan biaya pengobatan. Namun, jawaban yang diterima justru membuat hati teriris.

“Pihak dapur malah bilang nanti akan cover kalau rawat inap, tapi tidak sepenuhnya. Lho, kok enggak sepenuhnya?” keluh RW saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/9/2025).

RW mengungkapkan, sejak kejadian itu pihak sekolah terus didatangi para orangtua siswa yang panik dan menuntut kejelasan. Namun pihak sekolah sendiri merasa tidak diberi landasan hukum yang jelas dalam nota kesepahaman (MoU) terkait siapa yang bertanggung jawab jika terjadi hal darurat seperti keracunan makanan.

“Kalau sampai ada anak keracunan, siapa yang bertanggung jawab? Itu tidak tertulis di MoU. Akhirnya sekolah yang jadi sasaran,” ujarnya.

RW mengaku sudah melaporkan persoalan ini dalam forum evaluasi bersama Ombudsman RI dan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mendesak agar MoU antara sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera ditinjau ulang dan direvisi secara menyeluruh.

“MoU harus dibuat ulang. Harus ada kejelasan tentang tanggung jawab dan perlindungan bagi siswa jika terjadi insiden seperti ini lagi,” tegasnya.

Sebagai catatan, kasus keracunan terjadi pada 31 Juli 2025, tak lama setelah program MBG dijalankan. Dari total 384 siswa, sekitar 85 persen mengalami diare, membuat sekolah kewalahan menangani keluhan. Program MBG sendiri sempat dihentikan selama sepekan untuk evaluasi, sebelum kembali dilanjutkan.

RW berharap pemerintah tidak sekadar fokus pada distribusi makanan, tetapi juga memperhatikan sistem keamanan pangan dan tanggung jawab hukum yang mengikat. “Makanan gratis itu baik, tapi jangan sampai gratisnya justru membawa penyakit,” katanya menutup percakapan