katamerdeka.com – Komisi IX DPR RI menegaskan bahwa prioritas utama dalam menyikapi maraknya kasus keracunan massal akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah keselamatan anak-anak agar tidak kembali menjadi korban. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senin (22/9).

“Prioritas kita adalah bagaimana menghentikan hal serupa terjadi kembali. Bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita dari keracunan. Tapi, kalau sistemnya tidak diubah, maka hampir bisa dipastikan keracunan akan terus berulang,” tegas Charles.

Meski begitu, Charles menegaskan bahwa keputusan menghentikan atau melanjutkan program MBG sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, bukan di Komisi IX. Ia menyebut, Komisi IX hanya memiliki kewenangan mengawasi dan mengevaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program tersebut.

“Kalau saran dari JPPI untuk menghentikan program dan menyampaikannya kepada Presiden, mungkin ini bukan forumnya. Mitra kami adalah BGN. Kami ingin rekomendasi yang kuat untuk mengevaluasi mereka,” lanjutnya.

Charles juga menegaskan bahwa selama pemerintah masih menganggap MBG sebagai program strategis, maka Komisi IX akan terus melakukan pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaannya tidak lagi menimbulkan risiko bagi anak-anak.

“Faktanya saat ini Presiden tetap merasa ini adalah program strategis yang dijalankan dan anggarannya juga sudah disiapkan,” tutupnya.

Sementara itu, dalam forum yang sama, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak DPR untuk mendorong Presiden menghentikan program MBG. Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menyampaikan bahwa keselamatan anak-anak harus lebih diutamakan dibanding ambisi politik atau target program.

“Utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik. Jangan jadikan anak sebagai target program politik yang justru mengorbankan tumbuh kembang mereka,” ujar Ari.

Ia juga menilai bahwa keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya masalah sistemik dalam tata kelola BGN, bukan sekadar kesalahan teknis di lapangan.

“Hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem. Karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, peneliti dari Monash University, Grace Wangge, juga menyarankan agar pemerintah segera melakukan moratorium program MBG untuk memulihkan kepercayaan publik.

“Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa melakukan moratorium. Ini tidak bisa ditunda lagi, karena sudah sembilan bulan kasus ini terus berulang,” jelas Grace.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun kini berada di bawah sorotan tajam publik menyusul laporan keracunan massal yang terjadi di berbagai wilayah.